By haloblora.id 
Blora,- Badan Kesbangpol Blora, dibawah pimpinan Kaban Kesbangpol Blora Sujianto, SE. MM, melaksanakan giat Sambang diwarung Squad Nusantara milik Ibu Kunti, Warga Binaan Squad Nusantara DPC Blora. Kamis (24/07/2025).
Kegiatan Sambang Warung Badan Kesbangpol ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dengan Ormas dan masyarakat guna memberikan pembinaan terkait dengan berbagai aspek, seperti ketahanan nasional atau politik dalam negeri.
Kepada media, Sujianto menyampaikan Maraknya organisasi masyarakat (ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pasca reformasi terjadi karena demokratisasi yang memberikan ruang gerak lebih luas bagi kehidupan ormas untuk ikut serta dalam pembangunan dan mengkritisi kebijakan pemerintah.
Banyaknya ormas juga terjadi karena munculnya paradigma bahwa ormas bukan lagi sebagai ancaman melainkan mitra pembangunan. Penyelenggaraan pemerintah yang menekankan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipatif juga memerlukan ormas. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 tahun 2013
“Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk partisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila”. Perubahan kebijakan pemerintah dari Undang –Undang nomor 8 tahun 1985 yang intinya menyatakan bahwa ormas adalah organisasi masyarakat yang harus diwaspadai, harus dirangkul untuk menjadi alat legitimasi kebijakan pemerintah dengan pendekatan kekuasaan serta penerapan pembinaan dan kontrol terhadap ormas berubah sesuai dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2013 yaitu ormas sebagai social capital, dan mitra pembangunan nasional, ormas juga perlu dilakukan penguatan dengan cara pelibatan ormas dalam pembangunan serta melaksanakan konsep pemberdayaan ormas. Maka semakin banyak ormas yang ada diberbagai bidang menjadi salah satu indikator dalam berdemokrasi dan tingkat partisipasi masyarakat dalam keterlibatan proses pembangunan dan pengambilan keputusan.(RED-HB).