BLORA – DPRD Kabupaten Blora menggelar rapat audiensi bersama Front Blora Selatan (FBS), jajaran Forkopimcam, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta pihak PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) dan jajarannya Selasa (02/06/2026). Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung PKPRI Kecamatan Kradenan sebagai upaya menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat yang muncul akibat aktivitas proyek di wilayah Blora Selatan.
Audiensi ini menjadi forum dialog antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan guna mencari solusi atas sejumlah persoalan yang dikeluhkan warga. Beberapa isu utama yang dibahas meliputi dampak sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas proyek, kondisi infrastruktur jalan yang mengalami penurunan kualitas, kejelasan kompensasi bagi warga terdampak, transparansi penyaluran program Corporate Social Responsibility (CSR), serta mobilisasi alat berat proyek Pertamina yang melintasi jalur Kradenan–Pilang.
Rapat dipimpin langsung oleh jajaran DPRD Kabupaten Blora, yakni Ketua Komisi B DPRD Blora Jayadi, S.H., bersama anggota Komisi C DPRD Blora H. M. Warsit, S.Pd., S.H., M.M., Munawar, S.H., dan Dian Bagus Styawan. Kehadiran para legislator tersebut menunjukkan keseriusan DPRD dalam mengawal berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat.
Selain DPRD, audiensi juga dihadiri Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Blora, Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan (Dinrumkimhub) Blora, Satlantas Polres Blora, Camat Kradenan, Camat Randublatung, Kepala Desa Mendenrejo, Kepala Desa Pilang, serta perwakilan dari HSE, Humas Proyek Pertamina, dan perusahaan ekspedisi yang terlibat dalam mobilisasi alat berat.
Dalam forum tersebut, masyarakat berharap adanya langkah konkret dari pihak perusahaan maupun pemerintah terkait perbaikan infrastruktur yang terdampak, peningkatan transparansi program CSR, serta kepastian kompensasi bagi warga yang merasakan dampak langsung dari aktivitas proyek.
DPRD Kabupaten Blora menegaskan komitmennya untuk terus mengawal hasil audiensi dan memastikan setiap aspirasi masyarakat mendapatkan perhatian yang serius. DPRD juga menekankan bahwa proyek strategis nasional harus mampu berjalan beriringan dengan kepentingan masyarakat, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan tanpa mengabaikan aspek kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan warga, khususnya di wilayah Blora Selatan.
Melalui audiensi ini, diharapkan tercipta komunikasi yang lebih terbuka antara masyarakat, pemerintah, dan pihak perusahaan, sehingga berbagai persoalan yang muncul dapat diselesaikan secara adil dan berkelanjutan.(RED-HB).
DPRD Blora Fasilitasi Audiensi Warga dan Pertamina, Bahas Dampak Proyek hingga Kerusakan Infrastruktur
