By haloblora.id BLORA- LSM MPKN, mendemo DPRD Blora terhadap agenda rutin kunjungan kerja DPRD Blora, Kamis (23/04/2026).
Dalam aksi tersebut, Seno dengan beberapa rekan aksi dipersilahkan masuk ke DPRD dan masuk ke ruang kerja ketua DPRD, Mustopa. Pertemuan itu, dilakukan secara tertutup tanpa satupun wartawan yang diperbolehkan masuk
“Kungker legal, seperti honor Narsum. Cuma ngono Yo ngono cuma Ojo semono, Ojo ugal-ugalan (cuma begitu, begitu ya begitu, jangan segitu, jangan tanpa perhitungan),” ujar Seno didepan gedung DPRD Blora, setelah bertemu ketua DPRD.
Seno mengungkapkan, bahwa pimpinan DPRD siap melakukan evaluasi anggaran kungker, lalu meminta maaf kepada publik atau masyarakat kalau anggaran tersebut dinilai besar secara nominal maupun jumlah kunjungan kerja.
“Mereka (pimpinan DPRD) akan mengevaluasi kebijakan kungker, termasuk keseluruhan kegiatan DPRD. Bulan April ini sudah ada Banmus-nya (Badan Musyawarah), apakah mereka mau evaluasi atau tidak,” ungkapnya.
Menurutnya, legalitas kunjungan kerja itu jelas, namun ia menekankan harus memiliki manfaat yang jelas untuk masyarakat. Baik dari penarikan investasi di Blora, maupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Entah itu dari sektor kawasan industri, entah dari isu migas,” ujar Seno.
Ditambahkan, ia meminta DPRD melakukan kungker berkualitas dan transparan ke publik. Sehingga ia menuntut adanya rincian kunjungan kerja bukan hanya tempat dan waktu pelaksanaan. Bahkan harus ada publikasi ke media untuk sarana kontrol masyarakat.
“Untuk apa, untuk mereka ikut memantau. Nanti kita tagih, bulan depan, kungker mereka seperti apa,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto, mengatakan tuntutan dari aksi tersebut diterima DPRD. Sehingga nanti ada evaluasi termasuk rincian kegiatan yang dilaksanakan.
“Jadi tidak hanya jadwal dan kegiatan.Harus ada tema-tema kunjungan kerja,” katanya.
Lebih lanjut, dengan adanya masukan tersebut nantinya pimpinan DPRD akan meminta kepada Pemkab Blora terkhusus kepada Sekertariat dewan untuk meminta desain jadwal secara utuh.
“Nanti kita minta kerangka dan desain yang lebih utuh. Tidak hanya judul kegiatan dan jadwal-nya saja, sehingga tema-tema yang sedang diperjuangkan oleh anggota DPRD,” tambahnya.(RED-HB).