PPP Desak Hibah Rp14 Miliar untuk Guru Madin dan TPQ Segera Dicairkan

BLORA — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Blora menyoroti realisasi anggaran hibah untuk tenaga pendidikan agama dan keagamaan dalam rapat paripurna DPRD Blora, Kamis (10/9/2026).
Sorotan tersebut disampaikan anggota DPRD Blora dari PPP, Saeful Arifin,ST, dalam pandangan umum fraksi. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Blora segera mencairkan anggaran hibah sebesar Rp14 miliar yang diperuntukkan bagi honor atau peningkatan kesejahteraan tenaga pendidikan agama dan keagamaan.
Anggaran tersebut menyasar sekitar 977 penerima, yang terdiri dari guru Madrasah Diniyah (Madin), guru Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), ta’mir masjid, penyelenggara tempat peribadatan, serta tenaga keagamaan lainnya.
Menurut Saeful, persoalan utama yang menjadi perhatian PPP bukan lagi terkait ketersediaan anggaran. Sebab, anggaran tersebut telah dialokasikan sejak APBD murni Tahun Anggaran 2026.
Karena itu, PPP mendorong agar pemerintah daerah tidak menunda proses pencairan apabila seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi.
“Anggaran hibah sebesar Rp14 miliar tersebut sudah tersedia sejak APBD murni tahun 2026. Kami meminta agar segera direalisasikan dan dicairkan kepada para penerima,” ujar Saeful Arifin dalam penyampaian pandangan umum Fraksi.
PPP menilai keberadaan guru Madin, guru TPQ, ta’mir masjid, penyelenggara tempat peribadatan dan tenaga keagamaan lainnya memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan serta pembinaan keagamaan di tengah masyarakat.
Dukungan anggaran tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan para tenaga keagamaan yang selama ini turut berkontribusi dalam membentuk karakter dan moral generasi muda.
Saeful menegaskan, karena anggaran telah disiapkan dalam APBD, pemerintah daerah perlu memberikan kepastian mengenai realisasi dan waktu pencairannya.
“Jangan sampai anggaran sudah tersedia, tetapi penerima manfaat masih harus menunggu terlalu lama. Kami berharap pemerintah segera menindaklanjuti dan mencairkannya sesuai ketentuan,” tegasnya.
Sorotan PPP ini menjadi bagian dari pandangan umum fraksi dalam pembahasan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026. PPP berharap pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan tenaga pendidikan agama dan keagamaan di Kabupaten Blora.(RED-HB).