By haloblora.id 
BLORA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora bersama Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Blora menandatangani Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja terkait integrasi data pertanahan serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kamis (12/11/2026).
Penandatanganan berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Blora, dilakukan langsung oleh Bupati Blora Arief Rohman bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, Sugiyanto. Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran ATR/BPN dan sejumlah pejabat Pemkab Blora.
Kesepakatan ini menjadi landasan sinergi kedua instansi dalam penataan administrasi pertanahan, meliputi inventarisasi tanah instansi pemerintah, legalisasi aset tanah milik Pemkab Blora, integrasi data pertanahan, hingga fasilitasi penyelesaian persoalan pertanahan.
Bupati Arief Rohman menegaskan, optimalisasi PAD tidak harus dilakukan dengan menambah beban pajak masyarakat. Salah satu langkah yang ditempuh adalah membenahi administrasi dan menyinkronkan data pertanahan dengan data perpajakan, khususnya PBB-P2 dan BPHTB.
Melalui integrasi tersebut, Pemkab Blora juga akan memperkuat pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) serta mempercepat sertifikasi aset tanah pemerintah agar memiliki kepastian hukum.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, Sugiyanto, menyampaikan bahwa percepatan sertifikasi tanah terus dilakukan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menjadi Program Strategis Nasional.
ATR/BPN juga menghadirkan program ATR/BPN Dekat untuk mempermudah akses pelayanan pertanahan bagi masyarakat. Layanan tersebut rutin dibuka setiap Minggu pagi bersamaan dengan kegiatan Car Free Day di Alun-alun Blora.
Selain itu, ATR/BPN Blora berencana mengembangkan pilot project pos layanan di salah satu kecamatan agar masyarakat di wilayah tersebut dan sekitarnya tidak perlu datang jauh-jauh ke pusat kota untuk mengurus keperluan pertanahan.
Pada 2027, Kantor Pertanahan Blora juga akan melaksanakan program sertifikasi tanah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang menyasar warga sesuai kriteria dan data sasaran dari pemerintah pusat.
Sugiyanto berharap kerja sama ini dapat mendorong integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) pada sertifikat tanah dengan Nomor Objek Pajak (NOP) dalam data PBB-P2.
Dengan integrasi tersebut, diharapkan pengelolaan data pertanahan dan perpajakan di Kabupaten Blora semakin akurat, tertib, dan transparan. Langkah ini sekaligus menjadi upaya memperkuat pengamanan aset daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengoptimalkan PAD tanpa harus membebani masyarakat dengan tambahan pajak.